Home » Pengadaan Barang dan Jasa » Sistem Kerja Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Sistem Kerja Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Perencanaan News On Sistem Kerja Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, berdasarkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, wajib ditunjuk dengan surat keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada setiap satuan kerja setiap awal tahun bila menggunakan APBD. Namun bila menggunakan APBN, pengangkatan pengelola pengadaan (PPK, ULP yang ditunjuk oleh satker yang bersangkutan, dan PPHP) dapat diangkat dan diberlakukan tanpa mengenal batas akhir pemberlakuan anggaran (Perpres 53/2010).

Jumlah anggota PPHP disesuaikan dengan kompleksitas dan nilai pekerjaan. Untuk pengadaan barang/jasa s.d. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hanya pejabat dan pekerjaan bersifat sederhana dapat dilakukan oleh satu pejabat penerima hasil pekerjaan.

Semua proses serah terima pekerjaan harus diketahui (ditandatangani) oleh PPHP termasuk dalam proses pengadaan langsung, khususnya untuk pekerjaan yang menggunakan SPK sebagai dasar pembayaran. Meskipun pada prinsipnya penyerahan barang/jasa oleh Penyedia ditujukan kepada PPK.

Panitia/Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan bertugas menerima dan memeriksa pekerjaan yang kemudian dilaporkan ke PPK. Serah terima barang/jasa selanjutnya kepada  PA/KPA dilakukan oleh PPK (pasal 11 ayat (1) huruf g).

PPHP hanya bertugas untuk memastikan barang/jasa yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang sudah ditetapkan sebagaimana ketentuan di dalam kontrak beserta lampirannya. BA Serah Terima tersebut selanjutnya diserahkan ke PPK untuk ditindaklanjuti. Bilamana terdapat indikasi adanya mark up, dapat disampaikan kepada aparat pemeriksa internal disertai dengan bukti yang cukup.

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bertugas memeriksa dan menerima penyerahan barang/jasa dari penyedia untuk setiap paket sesuai yang tercantum didalam kontrak. Pemeriksaan barang tidak harus dilakukan sekaligus pada akhir kegiatan. Tetapi dapat dilakukan secara bertahap. Misalnya untuk acara seminar di hotel, pemeriksaan jasa akomodasi dapat dilakukan pada akhir acara tetapi pemeriksaan seminar kit dilakukan sebelum acara dimulai, karena seminar kit tersebut sudah habis dibagikan pada akhir acara. Di samping itu PA/KPA harus menyediakan anggaran yang cukup untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dari PPHP tersebut.

Berita acara dibuat pada waktu penyerahan barang/jasa dari Penyedia kepada Panitia/Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP). Keterlambatan penyerahan pekerjaan karena kesalahan pengguna barang (PPK/PPHP), maka penyedia tidak dikenakan denda. Oleh karena itu jadwal serah terima pekerjaan harus disepakati terlebih dahulu antara pengguna (PPK/PPHP) dengan penyedia dengan memperhatikan ketentuan yang ada di dalam kontrak.

Tugas Panitia Pemeriksa Barang sama dengan tugas serta kewenangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.  Bila  memungkinkan nama dengan istilah pada Pepres No.54 Tahun 2010 saja yang digunakan. Namun bila hal tersebut bermasalah dengan pencairan honor dapat digunakan istilah lama untuk sementara waktu hingga dilakukannya perubahan istilah di DIPA (revisi POK), tidak masalah menunjuk orang yang sama untuk kedua kepanitiaan tersebut.

Penyerahan barang/jasa dilakukan oleh Penyedia Barang Jasa. Namun penyerahan pekerjaan tersebut kepada PPK baru dapat dilakukan bilamana disetujui Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah Penyedia Barang/Jasa.

PPHP tidak hanya memeriksa pekerjaan tetapi juga mencantumkannya didalam berita acara pemeriksaan, sehingga PPHP tetap melakukan penerimaan pekerjaan walaupun untuk nilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Untuk nilai tersebut (tidak menggunakan SPK), PPHP dapat mencantumkan persetujuan atas serah terima tersebut di dalam kuitansi yang ditandatangani oleh PPK.

PPHP bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dari Penyedia dan menuangkannya didalam Berita Acara Serah Terima Barang. Kemudian PPHP menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada PPK. PPHP hanya bertanggung-jawab pada proses pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan saja.

Pembayaran honor PPHP dapat menggunakan honor pejabat pemeriksa barang, jika tugas dan wewenang pejabat pemeriksa sama dengan PPHP. Hal ini digunakan untuk sementara waktu hingga dilakukannya perubahan istilah di DIPA (revisi POK).

Pejabat penyimpan dan pengurus barang tidak diatur dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010. Jika jabatan tersebut dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan, maka satker dapat mengangkat pejabat tersebut. Pejabat penyimpan dan pengurus barang tidak terkait dalam proses pengadaan barang jasa. Mengingat proses pengadaan barang dan jasa dinyatakan selesai jika telah dilakukan pembayaran pekerjaan/masa pemeliharaan berakhir. Penyimpanan dan pengurusan hasil pengadaan tidak lagi menjadi tugas PPK, melainkan merupakan tugas user atau pengguna barang.

Mekanisme pemeriksaan hasil pekerjaan dapat mengacu kepada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 maupun ketentuan Permendagri No. 17/2007, sepanjang kedua aturan tersebut tidak bertentangan. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara kedua peraturan tersebut, maka gunakan peraturan yang lebih tinggi.
Jumlah anggota PPHP disesuaikan dengan kompleksitas dan nilai pekerjaan. Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pekerjaan bersifat sederhana dapat dilakukan oleh satu pejabat penerima hasil pekerjaan.

Penerimaan barang dilakukan setelah ada persetujuan dari PPHP. PPHP tidak boleh menerima barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. PPHP merekomendasikan kepada PPK untuk mengganti barang tersebut. Dengan demikian PPK tidak boleh menandatangani SPP kalau PPHP dan barang yang diperjanjikan tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Sumber : konsultasi.lkpp.go.id